PERATURAN ORGANISASI NAHDLATU ULAMA
Nomor: 01 TAHUN 2006
TENTANG
HARTA BENDA/KEKAYAAN MILIK ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA DAN
ORGANISASI DI LINGKUNGAN NAHDLATUL ULAMA
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Menimbang
  • bahwa harta benda/kekayaan milik organisasi nahdltul Ulama dan organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama harus dipertanggungjawabkan kepada umat, dan oleh karenanya harus dikelolah, diberdayakan dan dikembangkan sebgaimana mestinya.
  • bahwa penyelematan, penertiban, pemeliharaan, pengelolahan, pemberdayaan dan pengembangan harata benda/kekayaan milik organisasi di lingkungan nahdltul Ulama harus mengikuti prinsip-prinsip manajemen profesional, dan oleh karenanya harus diatur melalui ketentuan dan keputusan organisasi.
Mengingat
  1. Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria (LN. 1960-104 TLN. 20043);
  2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tahun 1997 tentang Wakaf;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik (I-N 1977-38,TLN.3107);
  5. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-7028. HT.01. 05. Th. 89, Tambahan berita Negara RI tanggal 15/9-1989 nomor 74; tentang Organisasi Nahdlatul Ulama sebagai Badan Hukum;
  6. Surat Keputusan Badan Pertahanan Nasional tertanggal 12 Juli 2004 Nomor: 199/DJA/1988/A/7 tentang Penunjukan Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta sebagi Badan Hukum yang bergerak dalam bidang keagamaan pendidikan dan sosial yang dapat mempunyai tanah/ tanah wakaf dengan status Hak Milik;
  7. Keputusan Muktamar Ke- 31 Nahdlatul Ulama tahun 2004 di Boyolali di jateng;
  8. Pasal 21 Anggaran Dasar Nahdltul Ulama dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab XXI Pasal 66 ayat (1) s/d ayat (3) dan Pasal 67;
  9. Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 166/A.II.03/IV/ 1992 tanggal 24 Syawal 1412 H/27 April 1992 tentang pendelegasian Pengurusan Hak atas Tanah dan Bangunan Milik Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia;
  10. Surat Keputusan Penggurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 269/A.II/2002 tanggal 14 Muharam 1423 H/27 April 2002 tentang Pengukuhan Nadzir Wakaf Badan Hukum Nahdlatul Ulama;
  11. Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 277/A.II.03/7.2002 tanggal 27 Juli 2002 tentang kebijakan Umum Penentuan Status Hukum dan penataan Yayasan, Aset dan kekayaan di Lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama;
  12. Instruksi pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 23 Februari 1988 No:357/A.II/1988, tentang pendaftaran tanah/wakaf dan bangunan milik NU;
Memperhatikan :
Keputusan Konfrensi Besar Nahdlatul Ulama Nomor 01/Konbes-NU/VII/2006 tentang keorganisasian.
Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridla Allah SWT.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERATURAN ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA TENTANG HARTA BENDA/KEKAYAAN MILIK ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA DAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN NAHDLATUL ULAMA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
  1. Harta benda/kekayaan milik Nahdlatul Ulama adalah harta benda/kekayaan yang mnejadi milik organisasi Nahdlatul Ulama atau organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama atau organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh dari hasil pembelian, pemberian pihak lain(Hibah), permohonan hak dan atau wakaf.
  2. Harta benda/kekayaan bergerak adalah harta benda/kekayaan milik organisasi NU atau organisasi di lingkungan NU yang dapat dipindah tempatkan seperti; alat tarnsportasi, kelengkapan kantor, surat-surat berharga, dan sebagainya.
  3. Harta benda/kekayaan bergerak adalah harta benda/kekayaan milik organisasi NU atau organisasi di lingkungan NU yang tidak dapat dipindahtempatkan seperti; tanah dan bangunan.
  4. Harta benda/kekayaan lainya yaitu berupa harta benda/kekayaan bergerak, hak cipta, surat berharaga yang diperoleh dari wakaf, hibah dan pembelian yang telah menjadi milik organisasi Nahdlatul Ulama atau organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama.
  5. Tanah adalah Harta benda/kekayaan milik organisasi milik berupa tanah yang diperoleh dari hasil pembelian, pemberian pihak lain (hibah) dan wakaf.
  6. Tanah Hak Guna Bangunan adalah tanah yang diberikan oleh Negara dengan batasan waktu yang telah ditentukan, harta tanah tersebut dikelolah, diberdayakan dan dikembangkan oleh organisasi Nahdlatul Ulama atau organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama.
  7. Tanah Hak Usaha adalah tanah yang diberikan oleh Negara dengan batsan waktu yang telah ditentukan utntuk dikelola oleh organisasi Nahdlatul Ulama atau organisasi di lingkungan Nahdaltul Ulama yang akan digunakan untuk usaha produltif.
  8. Tanah Hak Pakai adalah tanah yang diberikan oleh negara atau pihak lain dengan batasan waktu yang telah ditentukan untuk dikelolah oleh organisasi Nahdlatul Ulama atau organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama.
  9. Pendelegasian adalah pemberian kewenangan dan hak pengelolahan, dan penguasaan harta benda/kekayaan milik organisasi dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kepada oraganisasi yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama.
  10. Bangunan adalah bangunan yang dimanfaatkan atau diperuntukkan untuk kegiatan organisasi dan sarana pelaksana program organisasi Nahdlatul Ulama dan organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama.organisasi Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang terdiri dari kepengurusan tingkat Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa, Pengurus Majelis Wakil Cabang dan Pengurus Ranting.
  11. Organisasi di lilngkungan Nahdlatul Ulama adalah kepengurusan Lembaga, Lajnah, Badan Otonom baik tingkat Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Majelis Wakil Cabang dan termasuk di dalamnya adalah Badan Pelaksana serta badan Usaha, di lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama.
  12. Harta benda/kekayaan Wakaf adalah harta benda/kekayaan yang diperoleh dari seseorang atau lembaga sebagai wakaf kepada Nahdlatul Ulama.
Nadzir adalah seseorang atau lebih yang ditunjuk oleh dan diwakili organisasi Nahdlatul Ulama untuk menerima harta benda/kekayaan wakaf yang diberikan oleh seseorang atau lembaga kepada Nahdlatul Ulama
Badan Pelaksana adalah sebuah Unit kelembagaan organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama yang menjadi organ yang berfungsi untuk melaksanakan unit-unit program, terutama sebagai akibat dari perubahan status badan hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama, sebagaimana dimaksud oleh surat keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No 277/AII03/7.2002 tentang kebijakan Umum Penentuan Status Hukum dan Penataan Yayasan, Aset, dan Kekayaan di lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama.
Badan usaha adalah unit kelembagaan usaha berupa perseroan terbatas, Perseroan Comanditer/CV atau lainya yang didirikan oleh organisasi Nahdlatul Ulama dan atau organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama.
BAB II
JENIS HARTA BENDA/KEKAYAAN
Pasal II
Harta benda Wakaf
Tanah Hak Milik
Tanah Hak Guna Bangunan
Tanah Hak Guna Usaha
Tanah Hak Pakai
Bangunan milik Nahdlatul Ulama
Harta benda/kekayaan lainya.
BAB III
PROSES KEPEMILIKAN
Bagian Pertama
Wakaf
Pasal 3
(1) Wakaf dapat dilakukan oleh seseorang dan atau lembaga yang mewakafkan harata benda/kekayaan kepada oragnisasi Nahdlatul Ulama atau organisasi di lingkunagan Nahdlatul Ulama.
(2) Harta benda/kekayaan wakaf diterima oleh nadzir yangd itunjuk oleh organisasi nahdlatul Ulama
(3) Nadzir atas nama organisasi Nahdltul Ulama dapat melakukan perbuatan hukum berupa menerima wakaf dari wakif yang kemudian diadministrasikan dalam proses perwakafan.
Bagian Kedua
Pembelain
Pasal 4
(1) Pengurus Organisasi Nahdlatul Ulama dan Pengurus organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama atas nama organisasi Nahdlatul Ulama dapat melakukan pembelian tanah dan bangunan.
(2) Pengurus organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama dapat melakukan pembelian harta benda/kekayaan lainya atas nama organisasinya
(3) Tanah dan bangunan yang telah dibeli merupakan harta benda/kekayaan milik dan atas nama organisasi Nahdlatul Ulama.
(4) Harta benda/kekayaan lainya yang telah dibeli merupkan harta benda/kekayaan milik dan atas nama organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama.
Bagian Ketiga
Hibah atau Pemberian
Pasal 5
(1) Pengurus organisasi Nahdlatul Ulama dan Pengurus organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama atas nama organisasi Nahdlatul Ulama dapat menerima hibah atau pemberian tanah, bnagunan dan harta benda/kekayaan lainya.
(2) Pengurus organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama dapat menerima pemberian harta benda/kekayaan lainya atas nama organisasinya.
(3) Tanah dan Bangunan yang telah diserahkan oleh seseorang dan atau lembaga kepada organisasi Nahdlatul Ulama dan organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama adalah milik organisasi Nahdlatul ulama.
Harta benda/kekayaan lainya yang telah diserahkan oleh seseorang dan atau lembaga kepada organisasi Nahdlatul Ulama atau organisasi di lingkungan nahdlatul Ulama merupakan milik organisasi nahdlatul Ulama atau organisasi di lingkunagn Nahdlatul Ulama.
BAB IV
NADZIR
Pasal 6
Pengurus Nadzir terdiri dari Pengurus Nahdlatul Ulama atau Pengurus Lembaga, Lajnah, badan Otonom, badan Pelaksana dan Badan Usaha yang terkait di masing-masing tingkatan
Penentuan pengurus Nadzir berdasarkan Keputusan rapat NU di masing-masing tingkatan
BAB V
PENDELEGASIAN
Pasal 7
Pengurus Besar nahdlatul Ulama dapat mendelegasiakn kepada pengurus Wilaya, Pengurus Cabang, Pengurus Ranting, Lembaga, Lajnah, Badan Otonom dan Badan Pelaksana untuk melakukan tindakan hukum berupa menerima, mengelolah, dan mengembangkan harta benda Wakaf, hasil pembelian, hibah atau pemberian.
Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
BAB VI
KOORDINASI PENGELOLAHAAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 8
Sistem koordinasi pengelolaan dan pengembangan harta benda/kekayaan milik organisasi Nahdlatul Ulama dan organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama yang diperuntukan bagi kepentingan bidang tertentu, pembinaanya dapat dilakukan oleh lembaga, lajnah dan badan otonom terkait
BAB VII
PENGALIHAN HARTA BENDA/KEKAYAAN
Pasal 10
(1) harta benda/kekayaan milik nahdaltul ulama diadministrasikan dan dikokumentasikan atas nama Nahdaltul Ulama melalui lembga Wkaf dan Pertahanan Nahdlatul Ulama.
(2) Lembaga Wakaf dan perthanan nahdlatul Ulama di masing-masing tingkatan berkewajiban mengadministrasikan dan mendokumentasikan segala bukti dan surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan harta benda/kekayaan milik organisasi Nahdlatul Ulama.
(3) Lembaga Wakaf dan Pertahanan Nahdlatul Ulama melaporkan kegiatan sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengurus Nahdlatul Ulama yang dilakukan khusus untuk itu.
Pasal 11
Pada akhir masa jabatan kepengurusan lembaga Wakaf dan pertahanan Nahdlatul Ulama disemua tingkatan wajib menyerahkan seluruh dokumen harta benda/kekayaan milik Nahdlatul Ulama kepada Pengurus Nahdlatul Ulama yang baru dan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan.
BAB IX
PENGAWASAN
Pasal 12
Pengurus Nahdlatul Ulama berwenang melakukan pengawasan terhadap seluruh harta benda/kekayaan milik Nahdlatul Ulama yang dikelolah dan dikembangkan oleh Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa, Pengurus majelis Wakil Cabang, Pengurus Ranting, Lembaga, LAjnah, badan Otonom dan Badan Pelaksana serta Badan Usaha Nahdlatul Ulama.
Pengurus nahdlatul Ulama disemua tingkatan berwenang melakukan pengawasan terhadap seluruh aktiftas Lembaga Wakaf dan Pertahanan Nahdlatul Ulama pada tingkatanya yang terkait dengan harta benda/kekayaan milik Nahdlatul Ulama.
BAB X
Pasal 13
Pengurus organisasi Nahdlatul Ulama dan pengurus organiassi dilingkungan Nahdlatul Ulama, Nadzir, Pengelolah, Pengembang dan semua pihak dilarang menjual, mengalihkan hal atas harta benda/kekayaan tidak bergerak milik organisasi Nahdlatul Ulama kepada pihak lain tanpa persetujuan pengurus Besar nahdlatul Ulama.
Pengurus organisasi Nahdlatul Ulama dan pengurus organisasi di lingkungan nahdlatul Ulama, Nadzir, Pengelolah, pengembang dan semua Pihak dilarang menyalahgunakan harta benda/milik kekayaan milik Nahdlatul Ulama.
BAB XI
SANKSI HUKUM
Pasal 14
Pengurus Nahdlatul Ulama, Nadzir, Pengelolah, Pengembang dan pihak lain yang ikut melakukan kejahatan terhadap kekayaan Nahdlatul Ulama dengan cara melanggar ketentuan pasa 13, maka kepadanya diberikan sanksi hokum sesuai dengan peraturan Undang-undangan yang berlaku dan Anggaran dasar/anggaran Rumah Tnagga Nahdlatul Ulama.
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
Semua harta benda/kekayaan tidak bergerak milik organisasi Nahdlatul Ulama dan organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama yang belum atas nama organisasi Nahdlatul Ulama harus dialih namakan atas nama organisasi Nahdlatul ulama sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 16
Segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan organisasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUPAN
Pasal 17
1. hal yang belum cukup diatur dalam peraturan organisasi ini akan diatur kemudian oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama.
2. peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Rajab 1427H./ 1 Agustus 2006 M.
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
DR. KH. MA. Sahal Mahfudl
Ra’is ‘Aam
Prof. DR. H. Nasaruddin Umar MA,
Katib ‘Aam
H. A. Hasyim Muzadi
Ketua Umum
DR. Endang Turmudzi,MA.
Sekretaris jenderal